MDgs Bidang Kesehatan Sulbar

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan peran serta Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia., MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam usaha mengarusutamakan MDGs telah melakukan beberapa langkah antara lain telah diterbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 131 Tahun 2011 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah  percepatan pencapaian Millenium Development Goals  (RAD –MDGs) dan Dokumen RAD MDGs Provinsi Sulawesi Barat telah dirampungkan dengan  Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2011  yang merupakan  salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan, terintegrasi dan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Saat ini, tersisa sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan dan mengupayakan pencapaian 8 tujuan Pembangunan millennium – terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Pemerintah menekankan kewajiban Provinsi  untuk mendukung penuh upaya tersebut.

Sampai dengan tahun 2011 ini, pencapaian MDGs di Sulawesi Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

MDG1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan;  Provinsi Sulawesi  Barat telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2007 sebesar 19,03 persen  dan mengalami penurunan yang signifikan tahun 2011 sebesar 13,89 persen, rata –rata angka kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen. (BPS). Analisis data menunjukkan bahwa rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,91 persen sehingga prediksi angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9,35 persen,  di hubungkan dengan  Target MDGs Tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan sebesar  8 – 10 persen, maka prediksi target MDG 1 sulawesi barat  menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat  tercapai pada tahun 2015 (on-track).

Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

 

Target 1c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan

Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah,

Sampai saat ini, provinsi sulawesi barat telah membuat kemajuan yang bermakna dalam upaya perbaikan gizi yang ditunjukkan dengan menurunnya  penderita gizi buruk yang cukup baik selama kurun waktu empat tahun terakhir,  tahun 2010 prevalensi balita “gizi burkur” menurun sebanyak 4 persen yaitu dari 25,4 persen pada tahun 2007 menjadi 20,5 persen pada tahun 2010. Dengan melihat kecenderungan ini diharapkan target MDGs sebesar 15,5 persen dapat tercapai pada tahun 2015, berdasarkan hal tersebut, sasaran yang ditetapkan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam draft RPJMD tahun 2011 -2016 adalah Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016.

Disparitas prevalensi kekurangan Gizi pada balita antarkabupaten masih memerlukan penanganan yang lebih efektif. pada tingkat provinsi prevalensi balita kurang gizi belum  mencapai target MDG dan masih diatas rata-rata nasional yaitu 18,4 persen. Menurut data Riskesdas tahun 2007, disparitas antar kabupaten dalam prevalensi balita kekurangan gizi pada balita berkisar 19,60 persen (Majene) sampai dengan 39,10 persen (Mamuju utara).  Seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel1. Persentase Balita menurut Status Gizi (BB/U) Provinsi Sulawesi Barat Riskesdas 2007

Kabupaten

Status Gizi

Gizi Buruk

Gizi Kurang

GIBUKUR

Majene

4.6

                        15.0

        19.60

Polewali Mandar

6.7

14.5

        21.20

Mamasa

11.1

25.9

        37.00

Mamuju

7.3

15.2

        22.50

Mamuju Utara

12.4

26.7

        39.10

Sulawesi Barat

                 10.0

15.4

        25.40

Pemerintah mempunyai komitmen untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Untuk menanggulangi tingginya prevalensi kekurangan gizi khususnya pada anak balita, pemerintah provinsi Sulawesi barat sementara menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011 -2016. Kegiatan RAD PG antara lain sebagai berikut (i) peningkatan kesadaran gizi keluarga (Kadarzi) melalui penyuluhan dan pemantauan tumbuh kembang balita di masyarakat; (ii) pencegahan penyakit yang berhubungan dengan giizi seperti diare, malaria, TBC; (iii) promosi pola hidup sehat dan (iv) perbaikan ketahanan pangan.

Tantangan penurunan penderita gizi buruk dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan social budaya masyarakat seperti kesulitan dalam mendapatkan makanan yang berkualitas terutama disebabkan oleh kemiskinan, perawatan dan pengasuhan anak yang tidak sesuai karena rendahnya pendidikan ibu,  terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Kebijakan provinsi Sulawesi barat dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita ,menjadi 15,40 persen pada tahun 2016 adalah meningkatkan akses penduduk miskin, terutama pada anak balita dan ibu hamil untuk memperoleh makanan yang aman dan bergizi cukup serta mendapatkan intervensi pelayanan lainnya, memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi posyandu, dan yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten baik  lintas  program dan lintas sector dalam rangka menurunkan hinggah setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan.

MDG 3 : . Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Gender bukan semata-mata perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan universal, tetapi lebih merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan ‘menjadi perempuan’ dan untuk ‘untuk menjadi laki-laki’ menurut masyarakat atau budayanya, sehingga terdapat kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Indikator utama MDG 3 adalah Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada tahun 2015 sebesar 100 persen.    dengan menggunakan  Indeks Paritas Gender/IPG  angka partisipasi murni (APM) terlihat bahwa sasaran MDG untuk kesetaraan gender pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015 di sulawesi barat diperkirakan akan  tercapai, Data susenas 2009  menunjukkan IPG APM sulbar pada tingkat SD diatas 80 persen dan pada tingkat SMP hampir mendekati 100 persen. dan pada tingkat SMA diatas 100 persen  hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat SMA rasio perempuan lebih besar terhadap laki-laki.

Relevansi gender dengan bidang kesehatan sangat erat kaitannya, salah satu penyebab utama dan akar masalah dari rendahnya status kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan adalah belum responsifnya kebijakan, program dan kegiatan kesehatan terhadap isu gender. Masih banyak kebijakan, program dan kegiatan yang masih bias atau netral gender, karena masih cenderung mengasumsikan bahwa kebutuhan kesehatan antara perempuan dan laki-laki adalah sama.

Faktanya, perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan kesehatan dan interes yang berbeda, serta peran dan relasi gender yang masih cenderung menempatkan perempuan “dibawah” laki-laki, sehingga situasi tersebut menyebabkan implikasi yang berbeda pula dalam hal akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap upaya kesehatan,

Beberapa isu gender dalam kaitannya dengan upaya pelayanan kesehatan antara lain : (1). Isu gender terhadap prevalensi dan tingkat keparahan penyakit, perbedaan norma dan relasi gender menyebabkan perempuan dan laki-laki menderita penyakit yang berbeda dan juga tingkat keparahnnya, Publikasi ilmiah menyatakan bahwa osteoporosis 8 kali lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang berhubungan dengan factor biologis dan gaya hidup. Demikian pula diabetes, hipertensi dan kegemukan, lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, begitu pula kekurangan gizi pada bayi berhubungan dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan ibu.

(2). Isu Gender terhadap factor risiko penyakit, fakta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai akses yang lemah terhadap keuangan keluarga sehingga mengurangi kemampuannya untuk melindungi dirinya dari factor resiko penyakit.  begitu juga Riset WHO yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan di seluruh dunia menunjukkan bagaimana norma-norma terhadap ketidakadilan gender mempengaruhi interaksi laki-laki dengan pasangan wanitanya dalam banyak hal, termasuk pencegahan transmisi HIV/AIDS dan penyakit IMS lainnya. Penggunaan alat kontrasepsi dan perilaku laki-laki dalam mencari pelayanan kesehatan juga terkait dengan peran dan tugas rumah tangga.

 (3). Isu Gender terhadap akses secara fisik, psikologis dan social terhadap sarana pelayanan kesehatan, pada saat sakit, perempuan tidak serta merta mengakses pelayanan kesehatan karena jam pelayanan (waktu) disarana pelayanan kesehatan seringkali tidak sesuai dengan kesibukan ibu rumah tangga, dan dalam keadaan sakit perempuan harus mendapat ijin suami untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan.

Mencermati isu-isu kesetaraan gender  pemerintah provinsi Sulawesi Barat khususnya dinas kesehatan provinsi bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) tahun 2011 – 2012 ini telah menyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender sebagai bentuk akuntabilitas spesifik-gender untuk menginformasikan bahwa program dan kegiatan sudah responsif gender.  sebagaimana instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. dimana  daerah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan  dan evaluasi kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 MDG 4 :  Menurunkan Angka Kematian Anak.

Kesehatan anak Indonesia terus membaik yang ditujukan dengan menurunnya angka kematian balita, bayi maupun neonatal. Secara nasional Angka kematian balita menurun dari 97 pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Begitu pula dengan angka kematian bayi menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama.angka kematian neonatal juga menurun walaupun relative lebih lambat, yaitu dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi   Propinsi Sulawesi barat berdasarkan data profil mengalami penurunan  dimana tahun 2010 angka kematian Bayi 15,2 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 turun pada angka 11,4 per 1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target Nasional dalam RPJMN  24 per 1.000 kelahiran hidup, maka AKB provinsi Sulawesi Barat melampaui target nasional, demikian juga jika dibandingkan dengan target yang diharapkan dalam MDGs tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi per kabupaten di propinsi Sulawesi barat dapat dilihat pada table berikut ini

Kabupaten

Kelahiran Hidup

AKB

Majene

3321

12,0

Polewali Mandar

8717

9,3

Mamasa

3079

6,0

Mamuju

7415

13,2

Mamuju Utara

2954

19,2

Provinsi Sulawesi Barat

25486

11,4

Sumber : profil Kesehatan Sulbar, tahun 2011

Angka Kematian Bayi diatas merupakan kejadian kematian bayi disarana kesehatan atau kejadian yang dilaporkan, sehingga angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2010 dan 2011.

Disparitas angka kematian bayi antar kabupaten masih merupakan masalah, angka kematian bayi tertinggi  di kabupaten mamuju utara (19,2) sedangkan terendah di Mamasa (6,0). Sebagian besar penyebab kematian balita, bayi dan neonatal dapat dicegah, salah satu pencegahan yang efektif adalah pemberian imunisasi secara lengkap, secara nasional tahun 2007 persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak di provinsi Sulawesi Barat sebesar 78,5 persen  namun mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 57,7 persen.  masih dibawah angka nasional sebesar 74,5 persen (Riskesdas, 2007.2010)

Tantangan masih rendahnya cakupan imunisasi yang dipengaruhi oleh kecukupan anggaran untuk program imunisasi belum memadai  dan  belum optimalnya deteksi dini dan perawatan segera  bagi balita sakit atau manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dimana sekitar 35 – 60 persen anak-anak  tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak ketika sakit, hal ini dipengaruhi oleh tata kelola, pelatihan, pendanaan dan promosi yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah   rendahnya keterlibatan keluarga dalam kesehatan anak, masih terbatasnya upaya perbaikan gizi pada anak serta masih rendahnya upaya pengendalian factor risiko lingkungan.

Kebijakan kesehatan anak di provinsi Sulawesi Barat di fokuskan kepada intervensi layanan kesehatan meliputi imunisasi, MTBS, gizi pada anak, penguatan peran keluarga dan peningkatan akses layanan kesehatan, dan memadukan strategi lintas sector untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian balita, bayi maupun neonatal.

MDG 5 : meningkatkan Kesehatan Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) terus menurun, namun perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai target MDG sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Secara nasional angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI),

Angka kematian ibu di Sulawesi barat berdasarkan data profil kesehatan  menunjukkan hasil yang cukup baik dimana terjadi penurunan dari  394 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2006 menjadi 185 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Penurunan ini cukup linear sehingga diharapkan target MDG pada tahun 2015 dapat tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kematian ibu antara lain   analisis keterkaitan variable menunjukkan  terdapat hubungan positif antara penurunan angka kematian ibu dengan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan juga peningkatan  kunjungan minimal 4 kali ibu hamil untuk pemeriksaan di sarana pelayanan kesehatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s